Presiden Lai dukung Cho tolak tanda tangan, partai oposisi ajukan pemakzulan
Yuan Legislatif meloloskan "UU Manajemen Alokasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah" minggu lalu, namun PM Cho Jung-tai memutuskan untuk tidak menandatanganinya. Presiden Lai Ching-te juga menyatakan dukungannya. Legislator partai oposisi hari ini mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Lai Ching-te dan menuntut agar Lai memberikan penjelasan di hadapan parlemen.
Sambil meneriakkan slogan dan menggelar konferensi pers di depan Yuan Legislatif tanggal 19 pagi, legislator KMT dan TPP mengajukan pemakzulan Presiden Lai Ching-te, serta meluncurkan ajang dengar pendapat nasional.
KMT+TPP kritik Lai rusak demokrasi konstitusional, tuntut penjelasan di parlemen
Legislator KMT dan TPP serentak mengkritik Presiden Lai karena membiarkan PM Cho Jung-tai menolak menandatangani, tidak mengumumkan dan tidak menandatangani UU yang diloloskan parlemen. Tindakan ini dianggap merusak demokrasi konstitusional. Mereka tidak hanya mengajukan mosi pemakzulan, juga menuntut Lai memberikan penjelasan di depan parlemen.
==Huang Kuo-chang // Ketua Fraksi Partai TPP di Yuan Legislatif==
Presiden dapat menggunakan alasan tidak mengumumkan UU
Membuat UU yang diloloskan lewat pembacaan 3 kali di parlemen, tidak berarti
Sejak saat itu, demokrasi konstitusional kita hancur total
==Chung Chia-pin // Ketua Fraksi Partai DPP di Yuan Legislatif==
Mahkamah Konstitusi sejak tahun lalu
Telah lumpuh akibat
Petisi amandemen UU yang digalang oleh Partai KMT dan TPP
Mahkamah Konstitusi tidak dapat berfungsi
Bagaimana Yuan Legislatif dapat memakzulkan presiden
Ini hanya omong kosong belaka
Pemakzulan hadapi tantangan, perlu persetujuan 76 legislator+9 hakim konstitusi
Rancangan pemakzulan presiden oleh legislator partai oposisi menghadapi dua tantangan utama. Pertama, dibutuhkan persetujuan dua pertiga anggota parlemen; dari total 113, berarti dibutuhkan 76 suara. DPP memiliki 51 suara, ini menjadi kendala sulit. Kedua, saat ini Mahkamah Konstitusi hanya memiliki 8 hakim. Salah satu syarat mosi pemakzulan adalah setidaknya 9 hakim setuju, ini juga merupakan tantangan berat.
