MODA uji 4 aplikasi buatan Tiongkok, "Amap" dinilai berisiko tinggi

Menurut hasil uji risiko pada empat aplikasi buatan Tiongkok, Kementerian Urusan Digital (MODA) Taiwan menemukan, dari 15 indikator risiko pada aplikasi navigasi "Amap", 11 dinilai berisiko tinggi. Aplikasi-aplikasi ini juga ditemukan mengirimkan data ke server di Tiongkok, menimbulkan kekhawatiran kebocoran informasi.

Panduan suara terkesan cerewet, namun peringatan dini ini menghemat banyak waktu, dan juga memiliki fitur hitung mundur lampu lalu lintas. Aplikasi navigasi buatan Tiongkok, Amap, telah menarik perhatian sejumlah pengguna di Taiwan, namun menurut hasil uji risiko penggunaan aplikasi dari Kementerian Urusan Digital (MODA), 11 dari 15 indikator risikonya dinilai berisiko tinggi pada sistem Android, dan pada sistem iOS ditemukan delapan.

==Li Yu-wei // Kepala Badan Keamanan Siber, Kementerian Urusan Digital (MODA)==
(Aplikasi tersebut) akan membaca papan klip pengguna kita
Di dalam papan klip mungkin saja
Berisi informasi penting, mencakup data kartu kredit kita
Selain itu, aplikasi ini juga akan mengambil data aktivitas di kalender pengguna kita

Izin akses sensitif di luar fungsi utama, berpotensi picu risiko penipuan

Dengan meminta izin akses sensitif yang tidak terkait dengan fungsi utama, aplikasi tetap dapat mengirim data ke luar dan membaca kontak pengguna meskipun sudah ditutup. MODA menyatakan bahwa hal ini dapat menyebabkan aktivitas sehari-hari dianalisis dan dipantau, serta meningkatkan risiko penipuan.

Data sensitif dikirim ke server Tiongkok, pemerintah Tiongkok berhak mengaksesnya

MODA juga mengumumkan bahwa "Bilibili", iQIYI dan BIMOBIMO ditemukan meminta izin akses sensitif yang tidak terkait dengan fungsi utama. Keempat aplikasi ini juga diketahui mengirimkan data ke server di Tiongkok. Berdasarkan regulasi Tiongkok, pemerintah Tiongkok berhak mengakses data tersebut.

Ancam keamanan siber nasional, instansi pemerintah dilarang menggunakannya

Saat ini MODA telah memasukkan Amap ke dalam daftar produk yang mengancam keamanan siber nasional, serta melarang instansi pemerintah menggunakannya. Terkait apakah juga akan dilarang penggunaannya di sektor swasta, Administrasi Keamanan Siber (ACS) menyatakan bahwa hal tersebut diserahkan kepada masing-masing otoritas sektor terkait.