Antisipasi perang Iran, AS tunda penjualan senjata senilai US$14 miliar ke Taiwan

Selepas kunjungannya di Beijing, Presiden Donald Trump berulang kali menyatakan akan segera membuat keputusan terkait proyek penjualan senjata ke Taiwan. Namun dalam rapat senat, Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut Amerika menyatakan bahwa proyek ini ditangguhkan seiring prioritas alokasi militer Amerika dalam menghadapi perang melawan Iran.

Dalam sepekan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dua kali menanggapi secara terbuka terkait gelombang baru penjualan senjata ke Taiwan sebesar US$14 miliar, serta dialog dengan Presiden Lai Ching-te. Namun dalam rapat senat, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Angkatan Laut AS menyatakan bahwa penjualan senjata tersebut saat ini ditangguhkan karena tentara AS harus memprioritaskan penanganan konflik Iran.

==Hung Cao // Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut Amerika==
Kami telah melakukan beberapa penjualan senjata kepada Taiwan
Namun saat ini, kami menangguhkan proses penjualan senjata tersebut
Guna memastikan bahwa kami memiliki amunisi yang dibutuhkan
Untuk melancarkan "Operasi Epic Fury"

Belum terima informasi perubahan, harap parlemen bahas dan tinjau sesuai jadwal

Menanggapi hal ini, Kantor Kepresidenan menyatakan belum menerima informasi terkait dan berharap parlemen tetap meninjau dan membahas anggaran khusus pertahanan sesuai jadwal.

==Kuo Ya-hui // Juru Bicara Kantor Kepresidenan==
Kami berharap regulasi dan anggaran
Terkait penjualan senjata di parlemen
Tidak mengalami hambatan dan dapat diselesaikan dengan lancar sesuai jadwal

RRT berpotensi invasi Taiwan, penjualan senjata selaras dengan kepentingan AS

Dalam wawancara dengan media AS "Newsmax", Perwakilan Taiwan di Amerika, Yu Da-wei, menekankan bahwa Tiongkok berpotensi tinggi menginvasi Taiwan dan pengadaan senjata oleh Taiwan sejalan dengan kepentingan AS, sehingga risiko invasi Tiongkok dapat ditekan dengan memperkokoh diri (Taiwan). Mengenai apakah pernyataan Plt Menteri Angkatan Laut AS tersebut sudah merupakan keputusan final? Kantor Kepresidenan menyatakan saat ini masih dilakukan komunikasi dan konfirmasi melalui jalur resmi bilateral.