"Proyek Kebebasan" Trump bantu evakuasi kapal dagang netral di Selat Hormuz

Presiden Donald Trump mengumumkan peluncuran “Proyek Kebebasan” mulai tanggal 4 pagi waktu Timur Tengah dengan mengerahkan pasukan Amerika untuk memandu dan membebaskan kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran juga mengajukan proposal gencatan senjata dalam waktu 30 hari, namun menekankan bahwa hal ini tidak mencakup isu senjata nuklir.

Misinya dicegat, tentara AS tidak menutup kemungkinan gunakan senjata militer

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa Proyek Kebebasan resmi dimulai pada tanggal 4 dini hari waktu Timur Tengah. Proyek ini bertujuan mengawal dan mengevakuasi kapal dagang yang terjebak di Selat Hormuz. Trump menegaskan bahwa kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam konflik Timur Tengah, tetapi kini menghadapi krisis kebutuhan pokok karena terjebak. Militer AS akan memberikan pengawalan, tetapi juga memperingatkan, jika terjadi gangguan dalam bentuk apapun, pihak AS tidak ragu merespons dengan menggunakan kekuatan militer.

Iran ajukan MoU berisi 14 poin, detail gencatan senjata tak mencakup senjata nuklir

Menanggapi langkah militer AS, Tehran mengajukan proposal gencatan senjata melalui jalur diplomatik. Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi telah menyerahkan memorandum berisi 14 poin kepada pihak AS, yang terbatas pada kerangka untuk mengakhiri perang, tanpa mencakup detail di bidang nuklir. Iran menekankan, rencana ini membutuhkan waktu satu bulan bagi kedua belah pihak untuk membahas detail implementasi lebih lanjut.

==Esmail Baghaei // Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran==
Dalam 14 poin kerangka memorandum ini
Tidak dapat mencapai kesepakatan seluruh detail penerapan secara instan
Ini memerlukan sedikit waktu
Periode 30 hari ini memang disiapkan untuk tujuan tersebut

Tehran susun undang-undang, melarang kapal AS dan Israel lewati Selat Hormuz

Meskipun ada usulan gencatan senjata, fraksi garis keras di pemerintahan internal Iran tetap bersikap tegas. Wakil Ketua Parlemen Iran menyatakan bahwa status quo di Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke situasi sebelum perang. Tehran sedang menyusun undang-undang, yang berencana melarang secara permanen kapal-kapal Israel dan Amerika melewati Selat Hormuz. Sementara kapal dagang dari negara lain tetap diizinkan melintas setelah memperoleh izin dan membayar biaya layanan. Biaya ini akan digunakan untuk memperkuat pertahanan dan infrastruktur Iran.