CNN: ABK migran sektor perikanan Taiwan alami penyiksaan dan pemotongan gaji

Industri perikanan lepas pantai Taiwan sudah lama mengandalkan jasa ABK migran. Namun, media CNN melaporkan bahwa PMA sektor perikanan Taiwan bukan cuma terekspos pada risiko kecelakaan kerja, namun juga mengalami pemotongan gaji. Menanggapi hal ini, Ditjen Perikanan menekankan, akan terus memberikan bantuan kepada ABK yang mengalami masalah.

PMA sektor perikanan Taiwan alami penyiksaan, isu hak tenaga kerja jadi sorotan

Judul berita yang mencolok menyoroti kondisi para pekerja migran di industri perikanan laut lepas yang bekerja untuk majikan Taiwan, mengalami penyiksaan, cedera, bahkan kematian. Laporan tersebut menyebutkan, seorang PMI yang kehilangan dua ruas jarinya setelah terjepit pintu kapal dan terpaksa menggunakan tusuk gigi untuk mengorek tulang yang mengangga karena kapal tidak kembali ke daratan. Ia kemudian dipecat tanpa menerima kompensasi. Laporan juga mengungkap kasus PMA yang menderita tunggakan gaji bahkan mengalami kematian di atas kapal. Menanggapi hal ini, Ditjen Perikanan (FA) segera merilis pernyataan.

==Lin Ting-jung // Wakil Dirjen Perikanan==
Jika memang ada beberapa ABK yang
Mengalami perlakuan tidak semestinya
Tentu kami akan menangani dan menindak sesuai hukum

Industri perikanan lepas pantai penuh tantangan, ABK migran sering alami cedera

FA menegaskan bahwa mereka telah menyampaikan kepedulian terhadap para individu dalam kasus tersebut. Namun, LSM yang memerhatikan isu PMA sektor perikanan menyatakan industri perikanan lepas pantai menghadapi banyak tantangan, dan kasus PMA yang terluka kerap terjadi.

==Jason Lee // Pejabat Rerum Novarum Center==
Kadang-kadang saat insiden seperti ini terjadi
Ditambah kondisi medis di atas kapal
Yang kurang memadai
Sehingga bantuan darurat
Saat terjadi kecelakaan di laut
Tidak dapat sepenuhnya dilakukan

Hak PMA tereksploitasi, kelompok LSM desak pemerintah serius tanggapi

Kelompok LSM menilai bahwa demi menekan biaya, para majikan sering kali mengorbankan hak-hak PMA, sehingga kondisi kerja di laut sering bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap hal ini. Menanggapi hal tersebut, FA menegaskan mereka telah menyusun "Program Operasional Hak Asasi Manusia dan Industri Perikanan" dan terus menyediakan batuan lintas kementerian bagi PMA sektor perikanan.