DPR RI berencana mengesahkan RUU Pilkada, memicu aksi demonstrasi

Demonstrasi besar-besaran pecah di Indonesia kemarin karena DPR mencoba mengubah undang-undang untuk mencegah lawan politik Presiden Joko Widodo, yakni Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, sekaligus membuka jalan bagi putra bungsu Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, sehingga memicu puluhan ribu warga mengepung gedung DPR dan menduduki jalan serta melumpuhkan transportasi. Menghadapi tekanan dari masyarakat, DPR untuk sementara waktu menyatakan tidak akan meninjau UU tersebut pada sidang kali ini.

Tidak puas terhadap RUU, puluhan ribu warga turun ke jalan untuk unjuk rasa

Di depan Gedung DPR RI, kerumunan massa berkumpul. Beberapa orang mencoba merobohkan pagar, sementara para mahasiswa berdiri bahu-membahu membentuk barikade manusia dan berhadapan dengan polisi anti huru-hara. Di Jakarta, pada tanggal 22 terjadi demonstrasi besar-besaran, puluhan ribu orang berkumpul di luar gedung DPR, menduduki jalan dan menyebabkan kemacetan, serta membakar ban dan barang-barang lainnya. Demonstrasi juga terjadi di beberapa kota lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rencana DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada, yang akan menjegal Anies, oposisi Presiden Jokowi, mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta.

DPR RI mengabaikan putusan MK, buka jalan putra Presiden mencalonkan diri

Pada Selasa minggu ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Calon Gubernur harus berusia minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Namun, DPR segera menyusun RUU Pilkada yang membatalkan putusan MK dan mengubahnya menjadi 30 tahun saat dilantik. Ini sama saja dengan membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang, untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur. Kaesang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember tahun ini, sehingga jika RUU Pilkada berlaku, ia dapat mencalonkan diri pada bulan November. Sementara itu, putra sulung Jokowi, Gibran, akan dilantik sebagai Wakil Presiden pada Oktober. Ketika Gibran mencalonkan diri, ia sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat karena usia yang belum mencukupi. Ia akhirnya dapat mencalonkan diri berkat upaya dari kubu Jokowi.

Jokowi membangun dinasti penerusnya ketika akan lengser, menuai banyak kritik

Dalam pidato kenegaraan terakhirnya, Jokowi menekankan keberhasilan pemerintahannya dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan. Namun, ia juga menghadapi semakin banyak kritik, termasuk dugaan melemahkan KPK, serta mencoba membangun dinasti politiknya sendiri. Karena kuorum rapat tidak terpenuhi, DPR RI sementara menyatakan bahwa RUU ini tidak akan disahkan sebelum pendaftaran calon dalam Pilkada tahun ini.