MOHW dorong revisi UU KDRT, larang pelaku mohon akte domisili

Jumlah anak kecil dan remaja yang mengalami kekerasan rumah tangga dan pelecehan seksual di Taiwan meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Namun, setelah korban terlepas dari cengkeraman maut dan beranjak dewasa, pelaku dapat menggunakan status keturunan langsung untuk melihat akte domisili tanpa izin korban dan melanjutkan aksi pelecehan mereka. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan berencana mengubah "UU KDRT" untuk membatasi akses bagi pelaku yang telah divonis oleh pengadilan dan kehilangan haknya sebagai orang tua.

Orang tua pelaku KDRT masih bisa melihat akte domisili korban?

Banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual terjadi saat korban masih kecil. Pelaku yang mungkin anggota keluarga sendiri masih bisa memohon akte domisili yang bisa melacak alamat korban yang sudah dewasa tanpa perlu persetujuan korban dan meneruskan tindakan pelecehannya. Menanggapi masalah ini, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) mendorong revisi UU membatasi akses bagi pelaku yang telah divonis oleh pengadilan dan kehilangan hak sebagai orang tua.

LSM: Sebagian pelaku KDRT tidak diproses jalur hukum

Namun, lembaga masyarakat berasumsi bahwa sebagian kasus KDRT tidak memasuki proses peradilan. Untuk itu menyarankan menjadikan laporan evaluasi profesional sebagai acuan. Oleh sebab itu, kali ini MOHW memutuskan tidak membentuk hukum khusus untuk kekerasan seksual digital, melainkan merevisi 4 UU terkait kekerasan digital, mencakup UU Pidana dan UU Pencegahan Kekerasan Seksual.

==Wang Yueh-chih // Ketua The Garden of Hope Foundation==
Amandemen UU merupakan divisi eksekutif dan legislatif
Ada tidaknya keselarasan akan mempercepat proses
Saat itu, kami memang ingin mempercepat
Agar bagian terkait perlindungan korban ini
Bisa segera terealisasi secara hukum

"Revisi 4 UU Pencegahan Pelecehan Seksual Digital" dilakukan secara bersamaan

Pakar menilai, bagi pekerja sosial dan masyarakat, kasus tunggal mungkin melibatkan banyak hukum yang rumit dalam pelaksanaan, untuk itu mengimbau untuk melakukan penyesuaian sesuai situasi satu tahun setelah peluncuran revisi 4 UU Pencegahan Pelecehan Seksual Digital. Revisi ini telah diserahkan ke Yuan Legislatif dan akan ditinjau paling cepat pada minggu ini.