Gedung Putih: HK terancam kehilangan status pusat keuangan

Upaya Tiongkok menerapkan UU Keamanan Nasional versi Hong Kong tanpa membutuhkan persetujuan Dewan Legislatif Hong Kong telah membangkitkan ketidakpuasan warga Hong Kong dan kalangan internasional. Presiden AS Donald Trump menegaskan, jikan Tiongkok bersikeras menetapkan UU tersebut, akan ada sanksi keras dari Amerika. Juru bicara Gedung Putih tanggal 26 kembali mengajukan sikap tak puasnya.

 

Juru bicara Gedung Putih AS // Kayleigh McEnany

Ia (Trump) mengatakan kepada saya

Ia tidak puas terhadap upaya Tiongkok

Sulit untuk melihat bagaimana Hong Kong 

Dapat tetap menjadi pusat keuangan jika Tiongkok mengambil alih

 

 

Uni Eropa imbau Beijing menghormati hak otonomi Hong Kong

 

Ditanya lebih lanjut oleh wartawan, McEnany menolak merespons pertanyaan apakah Amerika akan merevisi hubungannya dengan Hong Kong, dan apakah Trump akan bertindak lebih lanjut. Sementara itu, usai mengadakan video konferensi dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Dewan Eropa Charles Michel menegaskan, Uni Eropa dan Jepang sependapat dalam banyak isu tentang Tiongkok, dan tidak akan bersikap naif terhadap perilaku Tiongkok. Dikatakan olehnya, Tiongkok harus menghormati hak otonomi Hong Kong, dan Uni Eropa mendukung “Satu negara, dua sistem.”

 

Presiden Dewan Eropa // Charles Michel

Kami sangat mementingkan 

Perlindungan otonomi tingkat tinggi Hong Kong

Berdasarkan undang-undang pokok dan komitmen internasional

 

 

Kata “Kegiatan” ditambahkan dalam UU Keamanan Nasional HK

 

Meski demikian, langkah Tiongkok tidak terhenti, bahkan menambahkan kata “Kegiatan” dalam pasal “Melarang tindakan membahayakan negara” pada tanggal 26. Mengutip pengacara di Beijing, stasiun radio Hong Kong mengungkapkan, kata abstrak dan kabur itu memperluas restriksi sehingga menjangkau organisasi, institusi dan lembaga. Pada hari yang sama, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengklaim bahwa masyarakat Hong Kong mendukung UU tersebut; sementara Tentara Pembebasan Rakyat yang dipangkalkan di Hong Kong mendeklarasikan tekad mendukung UU Keamanan Nasional Hong Kong melalui video dengan latar belakang latihan penindasan demonstran.

 

Editor: Maidin Hindrawan