Perusahaan nikel Taiwan di Indonesia merusak lingkungan dan HAM pekerja

Taiwan Transnational Corporation Watch merilis laporan tentang perusahaan Taiwan dan hak asasi manusia di Indonesia. Laporan ini menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan industri nikel Taiwan di Indonesia tidak hanya berdampak pada lingkungan setempat, namun juga menimbulkan rentetan masalah penindasan buruh seperti tidak ditanganinya kasus keselamatan kerja dan pemutusan kontrak kerja akibat kehamilan.

NGO inspeksi dampak investasi perusahaan Taiwan di Indonesia

LSM menginspeksi dampak investasi perusahaan Taiwan langsung di Indonesia dan menemukan beberapa masalah seperti rantai pasokan nikel di Indonesia menjadi semakin penting, walau menjadi kunci utama dalam transisi kendaraan listrik, hal ini juga menjadi tantangan besar bagi lingkungan dan warga setempat. Tanggal 10, Taiwan Transnational Corporation Watch (TTNC Watch) meliris laporan terkait dampak investasi Taiwan di Indonesia terhadap bisnis dan HAM.

==Ray Zheng // Ketua 95 Youth Labor Union==
Berhubung kontrak kerja di Indonesia
Biasanya berdurasi dua atau tiga bulan per kontrak
Di bawah kondisi seperti ini
Kami mendengar banyak kasus seperti
Karyawan perempuan ditemukan hamil
Begitu kontrak mereka habis
Mereka tidak dapat melanjutkan kontraknya lagi

Perusahaan Taiwan di Indonesia terlibat 17 kecelakaan K3 pada tahun ini

LSM Indonesia datang langsung ke Taiwan untuk menyampaikan bahwa selain berdampak terhadap lingkungan, hak-hak buruh di sana juga tertekan, di mana pada September tahun ini, terjadi kecelakaan kerja di salah satu perusahaan Taiwan yang menyebabkan seorang pekerja meninggal. Hingga tahun ini, telah terjadi 17 kasus K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) yang tidak ditanggapi unit terkait.

==Lin Ming-xi // Anggota Dewan Yuan Eksekutif==
Kementerian Ekonomi sedang merumuskan
Rencana Aksi Nasional (NAP) versi 2.0
Dan mendorong pengusaha untuk melakukan investigasi tentang HAM
Kami berharap mendirikan mekanisme pengawasan melalui langkah ini
Untuk menjamin perusahaan mematuhi peraturan

Ormas mendorong pembentukan NCP untuk melindungi korban di luar negeri

Dalam laporan juga menyebutkan bahwa banyak dari perusahaan Taiwan telah menuai nama buruk sebagai pelanggar HAM di mata internasional. Untuk itu ormas menganjurkan, seiring dengan dilaksanakannya kebijakan menuju selatan, pemerintah juga perlu meninjau dan mengawasi perusahaan yang investasi ke luar negeri terkait masalah HAM dan lingkungan serta membentuk Titik Kontak Nasional (NCP) guna melindungi hak korban di luar negeri.