AS gunakan intervensi militer bila Tiongkok berani menginvasi Taiwan
Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan kunjungan ke Jepang dan mengadakan dialog dengan PM Fumio Kishida tanggal 23, bertukar pendapat tentang masalah Selat Taiwan. Pada konferensi pers setelah dialog, Biden menyampaikan bahwa jika Tiongkok menginvasi Taiwan, Amerika bersedia menggunakan intervensi militer untuk membela Taiwan.
Presiden Amerika Serikat // Joe Biden menyampaikan, “(jika telah menyinggung masalah ini), (apakah Anda bersedia menggunakan intervensi militer untuk melindungi Taiwan). Iya. (Anda bersedia?) Ini adalah janji kami. Kami mendukung kebijakan “Satu Tiongkok” dan semua hal yang kami lakukan di masa lalu, namun ini bukan berarti bahwa Tiongkok memiliki daulat untuk menginvasi dan mengambil alih Taiwan dengan kekuatan militer.”
Tiongkok: Jangan berdiri di depan dan lawan 1,4 miliar penduduk Tiongkok
Namun Kementerian Luar Negeri Tiongkok merasa sangat keberatan dengan ucapan tersebut dan menghardik agar Amerika jangan berdiri di depan dan melawan 1,4 miliar penduduk Tiongkok. Mereka akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi kedaulatannya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok // Wang Wen-bin menegaskan, “mengenai sikap Presiden Biden di mana Amerika tidak mendukung Taiwan untuk merdeka agar diterapkan sepenuhnya. Jangan mengaburkan dan mengoyak prinsip satu Tiongkok. Berhenti menggunakan Taiwan untuk mengendalikan Tiongkok. Berhenti mendukung kekuatan separatisme dan kemerdekaan Taiwan.”
MOFA menyayangkan Taiwan belum masuk daftar IPEF versi Amerika
Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan menyampaikan apresiasi pada Amerika atas komitmen tegasnya terhadap Taiwan. Pemerintah Biden akan mengumumkan daftar anggota gelombang pertama anggota Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dan Taiwan belum dimasukkan dalam daftar anggota gelombang pertama, namun pihak Amerika mengatakan bahwa kedua belah pihak sedang berusaha memperdalam kemitraan ekonomi, termasuk isu-isu teknologi tinggi seperti semikonduktor dan rantai pasokan yang akan dimulai dari kerja sama bilateral terlebih dahulu. MOFA menyayangkan dan menegaskan akan terus memperjuangkan hak partisipasi.
