Gelar aksi protes, asosiasi majikan protes kebijakan terlalu berpihak pada PMA

Asosiasi Majikan dan Keluarga Penyandang Disabilitas mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kepresidenan dua hari lalu, menuntut pencabutan masa jeda untuk merekrut PMA baru, penghapusan kewajiban membayar dana stabilisasi ketenagakerjaan dan penolakan pengalihan biaya perekrutan dan kedatangan PMA kepada majikan.

Berkumpul sambil meneriakkan slogan protes di depan Kantor Kepresidenan, ratusan massa yang terdiri dari sektor perikanan, manufaktur hingga majikan keluarga penyandang disabilitas turun ke jalan sehari setelah Hari Buruh. Aksi ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai lebih berpihak dan melindungi pekerja migran, sehingga merugikan hak majikan.

==Bapak Dong // Majikan sektor perikanan==
Yang sial itu kami, kami sudah membayar agar PMA datang
Tetapi mereka malah kabur, siapa yang rugi?
Kami masih harus terus bayar biaya-biaya ini, apakah ini adil?

==Bapak Chen // Majikan keluarga penyandang disabilitas==
Dia yang ingin pergi, bukan kami yang meminta dia pergi
Dia bilang ada agen yang memperkenalkan majikan baru
Akibatnya, kami harus menunggu satu hingga dua bulan
Untuk mendapatkan (kuota) penggantinya

Majikan desak perawatan tanpa jeda, tuntut hapus biaya stabilisasi ketenagakerjaan

Sejumlah majikan merasa tidak berdaya karena pemerintah melimpahkan semua tanggung jawabPMA yang kabur kepada majikan. Berdasarkan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, jika PMA hilang kontak, majikan harus menunggu setidaknya satu bulan masa jeda sebelum dapat mengajukan pengganti. Majikan sektor perikanan juga menolak kewajiban menanggung penuh biaya perekrutan PMA dari luar negeri. Ormas yang menggalang majikan dari berbagai sektor ini menyerukan tuntutan “perawatan tanpa jeda”, sekaligus mengajukan penghapusan biaya stabilisasi ketenagakerjaan, serta menolak pengalihan biaya kedatangan pekerja migran ke pundak majikan.

Pemerintah siapkan tiga arah bantuan pengurangan beban keluarga pasien akut

Menanggapi aspirasi ormas, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menyatakan bahwa saat ini sekitar 12 ribu majikan dari keluarga berpenghasilan rendah telah dibebaskan dari iuran stabilisasi ketenagakerjaan, dan juga akan memulai evaluasi untuk meringankan beban keluarga pasien bergejala akut. MOL juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) dan Kementerian Pertanian (MOA) untuk membantu memenuhi kebutuhan majikan dan mencari keseimbangan hak antara pekerja dan perekrut.