Program makan siang bergizi gratis SMP+SD, banyak kabupaten+kota ikuti jejaknya

Program makan siang gratis bagi siswa SD dan SMP telah memicu tren serupa di 17 kota dan kabupaten di seluruh Taiwan. Namun, pakar menilai kebijakan ini tidak ditunjang oleh langkah pendukung optimal, sehingga dicemaskan dapat menjadi ajang persaingan di antara para pemegang kekuasaan menjelang pemilu wali kota dan bupati pada akhir tahun, yang berisiko memengaruhi anggaran pendidikan lainnya.

Sebenarnya, sembilan kabupaten dan kota, mencakup Taoyuan dan Changhua, sudah menyediakan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) untuk SMP dan SD. Sementara kota lain, hanya keluarga kurang mampu saja yang mendapat subsidi, siswa lainnya harus membayar. Setelah Wali Kota Chiang Wan-an mengumumkan peluncuran Program MBG bagi semua SMP dan SD di Taipei, semakin banyak kabupaten dan kota yang ikut bergabung.

==Hsieh Kuo-ching // Koordinator Kelompok Peduli Isu Taiwan Parents’ Education Alliance (TPEA)==
Usai UU Alokasi Fiskal berlaku, sumber finansial setiap kabupaten/kota meningkat
Oleh karena itu, begitu Kota Taipei melakukan hal ini
Kabupaten dan kota lain pun akan mengikutinya
Namun, masih banyak sekali masalah lain
Dalam bidang pendidikan yang perlu kita tangani

Cemas kurangnya langkah pendukung, kebijakan jadi "lomba kesejahteraan" daerah

Menurut TPEA, guna mencegah kebijakan ini menjadi alat kampanye pemilu, prioritas seharusnya diberikan kepada keluarga rentan bukan langsung gratis untuk semuanya. Federasi Serikat Guru Nasional (NFTU) khawatir, jika langkah pendukung tidak memadai, kebijakan ini mungkin akan berubah menjadi “ajang persaingan insentif” antar kepala daerah, yang dapat mengurangi anggaran pendidikan lainnya.

==Hou Jun-liang // Ketua Federasi Serikat Guru Nasional (NFTU)==
Peningkatan sarana pendidikan
Bahkan pembaruan sejumlah peralatan
Semuanya membutuhkan dana

Inflasi dorong harga makan siang, pelaku usaha sarankan sistem yang komprehensif

Pakar menegaskan, terdampak inflasi, pemda yang mempromosikan Program MBG harus mempertimbangkan kondisi keuangan. Mengingat kebijakan ini sudah pasti akan diterapkan, guna memastikan kualitasnya tidak menurun walau makanan diberikan secara gratis, maka sistem optimal perlu dirancang dengan menetapkan batas minimal subsidi yang mengacu pada “harga rata-rata” di pasaran.

NFTU: Jika sekolah swasta disubsidi, syaratnya harus sesuai dengan standar publik

Selain itu, dari 17 kabupaten dan kota yang menerapkan kebijakan ini, hanya kota Taipei yang mencakupkan SMP dan SD swasta, hal ini memicu perdebatan di kalangan pendidikan. Menurut TPEA dan NFTU, mensubsidi sekolah swasta bertentangan dengan logika alokasi sumber daya, dan menekankan bahwa jika sekolah swasta menerima dana pemerintah, pengelolaannya harus lebih transparan dan memenuhi standar publik.