Lai luncurkan konsep perekrutan PRT migran bagi keluarga dengan 1 anak

Presiden Lai Ching-te baru-baru ini mengusulkan kebijakan untuk mengizinkan keluarga dengan satu anak untuk mempekerjakan pembantu rumah tangga (PRT) migran, tapi menurut survei terbaru dari Aliansi Kebijakan Pengasuhan Anak, PRT migran bukan solusi kunci, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah lokasi kerja dan layanan pengasuhan anak yang ramah.

Aliansi: Survei buktikan PRT migran bukan solusi tepat bagi Taiwan

Aliansi Kebijakan Pengasuhan Anak mengadakan jumpa pers pagi ini, mendesak pemerintah untuk tidak merumuskan kebijakan pengasuhan anak dan ketenagakerjaan yang menyesatkan. Mereka menilai, saran Presiden Lai Ching-te baru-baru ini untuk mengizinkan keluarga dengan satu anak untuk mempekerjakan PRT (Pembantu Rumah Tangga) migran bukanlah solusi pengasuhan anak yang ideal di mata wanita.

==Qin Yu-rong // Sekjen Awakening Foundation==
Saat ini pemerintah kita hendak menggunakan PMA yang dieksploitasi
Untuk menyangga pekerja Taiwan yang dililit beban kerja berlebihan

50% wanita merasa PRT migran diutamakan bagi keluarga penyandang cacat

Survei menunjukkan, hampir separuh wanita merasa bahwa prioritas pengajuan PRT migran harus diberikan kepada keluarga penyandang disabilitas atau orang tua tunggal, sementara hanya 15% yang mendukung tidak adanya pembatasan di mana semua keluarga yang memiliki anak berhak merekrut PRT migran. Survei lain menunjukkan, yang paling dibutuhkan untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran adalah kebijakan lingkungan kerja yang ramah, misalnya jam kerja fleksibel, memastikan keamanan penitipan anak, dan memperluas sumber daya instansi penitipan anak publik; sedangkan PRT migran ada di urutan terakhir.

==Huang Yi-ling // Anggota Komite Kesetaraan Gender, Yuan Eksekutif==
Kendala utama sebenarnya berada pada
Tradisi jam kerja berlebihan
Kemudian juga kapasitas instansi penitipan anak publik kita
Masih belum memadai

Konsep kebijakan picu polemik, aliansi imbau pemerintah berpikir ulang

Pihak aliansi mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya karena membuka pasar secara sembarangan bagi PRT migran hanya akan memicu masalah kerja paksa atau kerja gelap pada pasar industri penitipan anak.