Konflik landa perairan Kepulauan Diaoyutai di tengah ketegangan Tiongkok-Jepang

Ketegangan Tiongkok-Jepang memanas. Kemarin, Ditjen Patroli Laut Tiongkok mengklaim kapal ikan Jepang memasuki perairan Kepulauan Diaoyutai secara ilegal, dan telah diusir lewat peringatan. Selain itu, Tiongkok kembali mengajukan gugatan ke PBB, meminta PM Jepang mencabut pernyataannya terkait "Krisis di Taiwan", namun ditolak oleh Jepang.

Ketegangan antara Tiongkok-Jepang yang dipicu oleh pernyataan PM Jepang, Sanae Takaichi terkait potensi krisis di Taiwan kini merebak hingga Kepulauan Diaoyutai. Tanggal 2, Ditjen Patroli Laut Tiongkok (CCG) mengklaim bahwa kapal ikan Jepang "Zuiho Maru" memasuki zona perairan Kepulauan Diaoyutai secara ilegal dan diusir lewat peringatan dari kapal patroli laut Tiongkok. Sementara itu, Ditjen Patroli Laut Jepang (JCG) mendeteksi dua kapal CCG dan segera mengeluarkan peringatan.

Tiongkok tuntut pencabutan pernyataan PM Jepang, Jepang nyatakan penolakan

Konflik diplomatik antara Tiongkok-Jepang yang tak kunjung reda juga mewarnai forum PBB. Pada 1 Desember, Tiongkok kembali mengajukan protes pada PBB, menuduh Jepang mengkritik Tiongkok tanpa bukti dan meminta Takaichi menarik pernyataannya. Menanggapi hal ini, Sekretaris Kabinet Utama Jepang menyatakan bahwa Jepang tidak bisa menerima prinsip Tiongkok.

==Minoru Kihara // Sekretaris Kabinet Utama Jepang==
Kami tidak bisa menerima prinsip Tiongkok yang menyimpang dari fakta
Pemerintah Jepang menyatakan penolakannya secara tegas
Dan akan terus mempertahankan sikapnya

Tiongkok kecam Jepang tak bersedia akui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok

Komentar PM Sanae Takaichi akhir bulan lalu bahwa Jepang telah melepaskan haknya atas Taiwan dan tidak berada di posisi untuk mengakui status Taiwan berdasarkan Pakta Perdamaian San Francisco, juga memicu ketidakpuasan dari Tiongkok, yang menafsirkannya sebagai penolakan untuk mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Tiongkok tidak mengakui Pakta Perdamaian San Francisco, Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan pun memberikan tanggapannya.

==Andrew H.C. Lee // Kepala Departemen Pakta dan Urusan Hukum, MOFA==
Pasca Perang Dunia ke-2, Pakta Perdamaian San Francisco
Telah menggantikan Deklarasi Potsdam dan Deklarasi Kairo
Sebagai sebuah penyataan politik
Maka Republik Rakyat Tiongkok
Tidak pernah mengatur atau menguasai Taiwan sehari pun
Ini merupakan sebuah fakta sejarah

==Ting Shu-fan // Profesor Institut Pasca Sarjana Studi Asia Tenggara, NCCU==
Pada dasarnya, Beijing menggunakan Deklarasi Kairo
Sehingga tampaknya menimbulkan sebuah kesan keliru
Bahwa Taiwan akan kembali ke pangkuan RRT

MOFA: Tiongkok tidak dapat mewakili Taiwan pada kancah global

Pakar menganalisis, Jepang terus mempertahankan Teori Status Taiwan yang Belum Ditentukan, MOFA juga telah menekankan bahwa Tiongkok tidak dapat mewakili Taiwan pada kancah global.