Telibat kerja paksa, perusahaan dipenalti AS, Yuan Legislatif akan rancang pedoman
Komoditi produsen sepeda "Giantgroup" ditahan oleh AS karena terlibat kerja paksa. Selain itu, ada 16 perusahaan lain juga masuk daftar sanksi. Terkait isu ini, Yuan Legislatif meminta MOL dan MOEA melakukan evaluasi menyeluruh serta menyusun pedoman untuk mengevaluasi risiko yang relevan.
Terlibat isu kerja paksa, komoditi produsen sepeda "Giantgroup" ditahan oleh AS
Isu kerja paksa yang melanda PMA di Taiwan telah menjadi buah bibir dari waktu ke waktu, terutama pada korporasi Giant Group yang mendapat penalti perintah penahanan (WRO) AS pada bulan September karena terlibat isu kerja paksa. Ini menandai pertama kalinya sebuah perusahaan Taiwan yang komoditinya ditahan AS karena "masalah hak ketenagakerjaan." Investigasi media asing menunjukkan, selain Giant Group, 16 perusahaan Taiwan lainnya juga masuk daftar WRO. Yuan Eksekutif telah meminta kementerian terkait untuk membantu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan ini. Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) mengunjungi Yuan Legislatif tanggal 12 untuk dimintai keterangan.
Menteri Ketenagakerjaan, Hung Sun-han menekankan akan melakukan tinjauan menyeluruh untuk memastikan apakah semua ketentuan dan jaminan ketenagakerjaan sudah sesuai dengan standar internasional.
==Legislator Partai TPP, Chen Gau-tzu vs. Menteri Ketenagakerjaan, Hung Sen-han==
Pelaku usaha merasa mereka telah melakukan sesuai dengan peraturan Taiwan
Namun mungkin dipenalti pada kancah global
(Kami) akan terus melakukan tinjauan apakah ketentuan ini
Memiliki celah dengan apa yang diminta oleh kalangan internasional
MOL: Perjuangkan pembentukan unit tingkat 3 guna mengatur isu antar kementerian
Berhubung jumlah PMA di Taiwan telah menembus angka satu juta, hal ini melibatkan intervensi lintas kementerian, namun saat ini hanya diatur oleh Ditjen Pengembangan Tenaga Kerja (WDA). Menanggapi hal ini, Hung menyatakan telah mengajukan permohonan kepada Yuan Eksekutif untuk membentuk unit tingkat tiga guna menyempurnakan pengaturan terkait.
