Efek tarif resiprokal, sebagian industri tradisional lakukan PHK+perampingan divisi

Beberapa perusahaan Taiwan mengalami penangguhan pesanan dari AS. Sejumlah industri tradisional menilai dampaknya lebih besar dari perkiraan, kini mempertimbangkan perampingan divisi dan penggabungan tenaga kerja. Sementara itu, kelompok buruh mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas.

Kebijakan tarif resiprokal AS berikan pukulan telak bagi sektor industri garmen

Kebijakan tarif AS telah berdampak pada dunia. Perusahaan Sun Jen Textile di Changhua menuturkan bahwa pengoperasian pabrik mengalami kendala berhubung pesanan utamanya telah dialihkan ke RRT dalam 2-3 tahun terakhir. Menghadapi tarif resiprokal 32%, yang akan memicu gelombang pengembalian barang dan lonjakan biaya transportasi tambahan, pelaku usaha dikhawatirkan akan melakukan perampingan divisi operasional secara signifikan dan integrasi SDM guna menekan angka kerugian.

==Pai Chan-rong // CEO Perusahaan Sun Jen Textile==
Karena tahun ini masih belum pulih
Masih dalam tahap perencanaan untuk meningkatkan volume ekspor
Sekarang semuanya jadi begini
(Perencanaan) ini tidak perlu dipikirkan dan dipertimbangkan lagi
Sekarang pemenangnya adalah mereka yang mampu menekan angka kerugian

Tarif tinggi berimbas pada pasokan bahan baku dan pengaturan jalur produksi

Produk utama Perusahaan Jade Shuttle yang berlokasi di Taman Industri Zhushan yang mencakup paku dan stapler paku industri semuanya diekspor ke AS. Jalur produksi masih beroperasi, namun tarif AS akan berdampak serius pada pasokan bahan baku dan pengaturan jalur produksi, operasi di masa mendatang akan sangat terpuruk.

==Xu Yong-cang // Penanggung jawab Perusahaan Jade Shuttle==
Beberapa bulan mendatang mungkin akan menjadi masa genting
Karena perusahaan pemasok bahan baku dan pengaturan jalur produksi
Semuanya akan terimbas

Industri tradisional kurangi jam kerja, majikan dicemaskan PHK staf secara ilegal

Industri akan mengalami pukulan telak, sehingga dicemaskan memicu pengurangan jam kerja atau bahkan PHK. Serikat pekerja khawatir bahwa majikan mungkin menerima subsidi pemerintah sambil memecat pekerja secara ilegal. Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menekankan bahwa mereka akan mengadopsi mekanisme untuk menstabilkan pekerjaan dan membantu para pelamar kerja yang terdampak.