Interpretasi Konstitusi Hukuman Mati diumumkan Jumat, 80% tolak penghapusan
Dua hari sebelum Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan perihal "Interpretasi Konstitusi Hukuman Mati" pada hari Jumat, Asosiasi HAM Tionghoa (CAHR) merilis hasil jajak pendapat yang menunjukkan, lebih dari 80% warga yang mengikuti rapat tinjauan sipil menentang penghapusan hukuman mati, sedangkan yang setuju menurun signifikan menjadi 9,2%.
Pendukung penghapusan hukuman mati berkurang, yang abstain bertambah
Menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi terkait "Intepretasi Konstitusi Hukuman Mati" pada Jumat ini, Asosiasi Hak Asasi Manusia Tionghoa (CAHR) mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan hasil tinjauan demokratis terhadap isu eksistensi dan penghapusan hukuman mati. Mereka menemukan, lebih dari 80% warga yang berpartisipasi dalam rapat tinjauan sipil masih menentang penghapusan hukuman mati, yang mendukung penghapusan hukuman mati menurun signifikan dari 17% menjadi 9,2%, dan yang abstain naik dari 1,4% menjadi 10,6%.
Analisis: Pendukung hukuman mati menurun, sebagian beralih menjadi abstain
CAHR menekankan, dukungan terhadap penghapusan hukuman mati telah menurun signifikan dan beralih menjadi abstain, menunjukkan bahwa warga menilai penghapusan hukuman mati terlalu idealistis. Aliansi Penghapusan Hukuman Mati Taiwan (TAEDP) menyatakan bahwa opini publik yang mendukung dan menentang penghapusan hukuman mati sulit diubah dalam waktu singkat, namun apapun hasil putusan hakim di masa depan, pihaknya akan terus berdialog dengan masyarakat.
==Lin Hsin-yi // CEO Aliansi Penghapusan Hukuman Mati Taiwan (TAEDP)==
Kalau cuma ditanya
Anda mendukung atau menentang hukuman mati, mungkin banyak orang
Masih merasa bahwa hukuman mati perlu dilanjutkan
Tapi kalau ada metode substitusi yang dapat didiskusikan
Warga mungkin akan membayangkan , atau mungkin akan mengubah pikiran
Hukuman mati ditetapkan atau dihapus tetap akan memicu ketidakpercayaan warga
Pakar menilai, baik menghapus hukuman mati secara mendadak atau menetapkan hukuman mati sebagai konstitusional, sama-sama dapat menyebabkan ketidakpercayaan warga. CEO TAEDP, Lin Hsin-yi mengatakan bahwa ia akan terus mendorong pendidikan HAM dan berpegang teguh pada pendiriannya terkait isu penghapusan hukuman mati.
