MODA luncurkan platform pesan kode singkat khusus bagi kalangan pemerintah
Modus penipuan terus berkembang. Untuk mencegah masyarakat ditipu melalui pesan teks palsu atas nama instansi pemerintah, Kementerian Urusan Digital meluncurkan platform pesan kode singkat khusus. Kedepannya, pemerintah akan menggunakan nomor sumber " 111" untuk menyalurkan pesan singkat, agar masyarakat bisa mengindentifikasi dengan jelas. Presiden Tsai Ing-wen secara pribadi mendemonstasikan cara penggunaannya di hari pertama.
Pesan dari instansi pemerintah berkode 111 permudah warga mengenal pesan teks
Periksa pesan di ponsel dan Anda dapat melihat pesan teks yang dikirim oleh Presiden Tsai Ing-wen. Nomor sumber "111" adalah platform pesan kode singkat terbaru yang diluncurkan oleh Kementerian Urusan Digital (MODA).
==Tsai Ing-wen // Presiden==
Dari Januari-September tahun ini
Kami telah memblokir lebih dari 6,89 juta (pesan teks)
Telepon penipuan dari luar negeri yang diblokir lebih dari 16,32 juta panggilan
Dengan adanya kode singkat, warga bisa secara cepat
Membedakan dengan jelas antara SMS palsu dengan yang asli
Pesan dari instansi pemerintah berkode 111 permudah warga mengenal pesan teks
Menghadapi metode penipuan yang terus diperbarui, Yuan Eksekutif menyetujui kode singkat 111 untuk digunakan oleh lembaga pemerintah untuk mengirim pesan teks, dengan harapan dapat mengurangi risiko warga yang ditipu oleh pesan teks yang berpura-pura dikirim oleh pemerintah.
==Audrey Tang // Menteri MODA==
Berpura-pura sebagai nomor dari lembaga pemerintah
Karena nomor-nomor ini adalah 10 digit
Nomor yang diawali dengan 09
Maka tidak akan disangka sebagai instansi pemerintah lagi
6 instansi ikut serta uji coba, 20-an lembaga pemerintah bersedia adopsi
Platform pesan kode singkat ini diluncurkan per tanggal 24. Metode pengirimannya adalah pemerintah mengirimkan file dengan aman ke platform melalui API, kemudian mengirimkannya ke berbagai operator telekomunikasi untuk didistribusikan ke publik. Dalam tahap uji coba, 6 lembaga termasuk MODA, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) dan Kementerian Kehakiman (MOJ) ikut berpartisipasi dan lebih dari 20 lembaga pemerintah, pemkab dan pemkot juga bersedia mengadopsinya.
