Menteri Pendidikan Prancis umumkan larangan busana Muslim di dalam sekolah
Menteri Pendidikan baru Prancis mengumumkan regulasi kontroversial menjelang segera dimulainya semester baru sekolah Prancis, yakni larangan mengenakan abaya Muslim di kampus sekolah. Pengumuman ini segera memicu perdebatan hangat antara pihak pro dan kontra, dan membangkitkan kekhawatiran akan kembali terjadinya perang budaya dan agama di Prancis.
Menteri Pendidikan Prancis yang baru, Gabriel Attal menilai bahwa "saat Anda masuk ke dalam kelas, tidak seharusnya langsung dapat mengidentifikasi agama dan kepercayaan para siswa secara sekilas", maka ia mengumumkan larangan pemakaian jubah panjang yang disebut sebagai abaya di dalam sekolah negeri.
Penerapan Paham Sekularisme Prancis secara tegas picu opini berbeda
Pihak berwenang menyampaikan, busana Muslim kembali bermunculan di lingkungan kampus selama beberapa bulan terakhir. Paham sekularisme yang selama ini selalu dijunjung oleh masyarakat Prancis telah dilanggar. Larangan oleh otoritas pendidikan tanggal 28 kembali memicu opini berbeda.
==Djennat // Siswa Prancis==
(Abaya) sebenarnya merupakan sebuah pakaian biasa
Tidak memiliki simbol keagamaan secara nyata
==Karim // Warga Prancis==
Institusi pendidikan dibentuk agar kita bisa belajar
Selama ia bersifat sekuler, maka harus dihormati
Pemakaian jilbab di kampus dilarang tahun 2004, kini abaya Muslim juga dilarang
Prancis dengan tegas melarang munculnya simbol keagamaan di sistem sekolah negeri sejak mereka menghapuskan pengaruh yang dibawa oleh agama Katolik ke dalam sekolah negeri pada abad ke-19. Kini, saat kalangan minoritas Muslim kian bertambah dari waktu ke waktu, pihak berwenang terus merevisi pedoman yang terkait. Larangan jilbab di dalam kampus tahun 2004 dan larangan cadar di tempat umum tahun 2010, telah menyulut amarah beberapa komunitas Muslim yang berjumlah 5 juta orang.
Kelompok sekularisme boleh terlibat dan mengatur bila sekolah ada kesangsian
Pihak berwenang telah memiliki program antisipasi terkait larangan abaya kali ini. Bila ada permintaan dari pihak sekolah atau pemerintah menilai ada kebutuhan yang relevan maka kelompok sekularisme akan dilibatkan untuk mengatur secara bersama.
