Kebijakan Deplu AS terhadap Taiwan tidak berubah

Komite Urusan Luar Negeri Senat Amerika Serikat mengesahkan “UU Kebijakan Taiwan” baru yang dianggap sebagai restrukturisasi kebijakan AS terhadap Taiwan secara komprehensif setelah UU Hubungan Taiwan tahun 1979. Hal ini memengaruhi hubungan Tiongkok-AS dan mengetuk saraf sensitif Tiongkok sehingga mereka menentang hal ini dengan tegas. Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menegaskan kembali bahwa kebijakan terhadap Taiwan tidak berubah dan tetap memegang prinsip satu Tiongkok.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Edward Ned Price mengatakan, “Pemerintah Biden berusaha memperdalam kemitraan dengan Taiwan dan akan terus melakukannya di masa depan, memberikan dukungan diplomatik, ekonomi dan militer kepada Taiwan dan juga berterima kasih atas dukungan bipartisan kongres kepada Taiwan.”

Pakar: Tiongkok akan mempercepat jadwal hukum penyatuan

Kebijakan ini ditafsirkan sebagai upaya mendukung Taiwan, tetapi di sisi lain juga bermaksud menekan Tiongkok. Meskipun pakar berpendapat hal ini tidak akan mengarahkan pada krisis di Selat Taiwan, beberapa pakar menganalisis bahwa kebijakan tersebut mewakili persaingan kedua negara adidaya ini telah memasuki tahap persaingan hukum yang melibatkan Taiwan, yang akan mendesak Tiongkok merevisi UU anti-pemisahan, atau bahkan membuat UU penyatuan.

Profesor Fakultas Asia Tenggara, National Chengchi University, Wang Hsin-hsien mengatakan, “Apakah Tiongkok akan meluncurkan undang-undang yang lebih agresif merupakan isu yang selalu disebarkan, termasuk hukum penyatuan atau hukum pokok lainnya.”

Pakar: AS tidak akan mengirim pasukan ke Taiwan

Selain itu, UU Kebijakan Taiwan ini mengharuskan AS memberikan pembiayaan militer gratis kepada Taiwan dengan waktu tahun 2027 yang merupakan periode berisiko tinggi invasi PKC ke Taiwan. Pakar menafsirkan bahwa pernyataan ini berarti AS tidak akan mengirimkan pasukan untuk membantu Taiwan.

Putin serukan prinsip satu Tiongkok pada pertemuan dengan Xi Jinping

Pada saat yang sama ketika AS meluncurkan UU Kebijakan Taiwan, Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Uzbekistan pada tanggal 15. Selain mengapresiasi sikap netral Tiongkok dalam perang Ukraina, Putin juga menegaskan prinsip satu Tiongkok pada masalah Taiwan dan mengutuk tindakan provokatif AS di Selat Taiwan.