Penderitaan kamp pendidikan ulang Tiongkok kembali terungkap

Kasus penahanan jutaan etnis minoritas oleh Tiongkok di Xinjiang kembali mencuat. Seperti yang diperoleh dari ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), BBC melaporkan sebuah dokumen rahasia di Tiongkok yang merinci bahwa otoritas keamanan secara ketat mengendalikan siswa kamp pendidikan ulang, yang meliputi larangan berhubungan dengan pihak luar, larangan memiliki ponsel, harus ditemani dan diawasi bila hendak keluar bahkan ke kamar kecil pun harus memperoleh izin terlebih dahulu.

 

Tingkat penerimaan indoktrinasi, pelatihan diukur dengan skor

 

Seperti yang dirinci oleh isi dokumen, kinerja para siswa di kamp tersebut diukur dengan skor, termasuk pelatihan, kepatuhan terhadap peraturan dan penilaian apakah ideologi siswa telah berubah.

 

Mantan siswa kamp pendidikan ulang mengungkapkan, “di dalam kelas mereka memberitahu kami bahwa kami telah diracuni oleh kepercayaan kami. Mereka berkata bahwa agama Islam merupakan sebuah penyakit menular yang menyusup dari luar negeri. Bila hendak memiliki kepercayaan harus beragama Buddha dan tidak sepatutnya meyakini agama lain.”

 

Dokumen kamp pendidikan ulang dibantah sebagai berita palsu

 

Mobilitas dan kebebasan beragama suku Uighur yang ditahan dirampas semuanya. Namun otoritas Tiongkok menjelaskan bahwa program ekstrem anti-teroris inilah yang mencegah terjadinya kasus teroris dalam tiga tahun silam, sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Inggris mengklaim bahwa dokumen yang disaksikan oleh para jurnalis merupakan sebuah berita palsu.

 

Dubes Tiongkok di Inggris // Liu Xiao-ming berkata, “dokumen-dokumen ini seperti yang didiskusikan oleh kalian semuanya merupakan fabrikasi belaka.”

 

Kamp pendidikan ulang Xinjiang pelanggaran HAM

 

Penindasan yang dialami suku Uighur di Xinjiang mendapat perhatian dari komunitas global dalam jangka waktu panjang. Pakar keamanan menganggap, penahanan dan indoktrinasi oleh kamp pendidikan ulang di Xinjiang memaksa etnis minoritas untuk meninggalkan kebebasan bahasa dan agama mereka, yang bukan hanya melanggar HAM namun juga merupakan suatu upaya membasmi kebudayaan.

 

Editor: Jonathan