Protes skandal minyak bermasalah, kubu biru mogok makan di Ketagalan Boulevard

Skandal minyak benzopiren telah menggarisbawahi isu keamanan pangan dan mempersengit perdebatan legislatif terkait peraturan keamanan pangan. Sejak kemarin, legislator dan kandidat Partai KMT menggelar aksi mogok makan di Ketagalan Boulevard untuk mengecam pemerintah yang dinilai bertindak lamban. Mereka menuntut percepatan amendemen undang-undang dan mendesak penerapan denda yang lebih berat bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan. Sementara itu, Partai DPP mengakui adanya celah dalam Undang-Undang Keamanan Pangan saat ini dan mendorong kerja sama lintas partai untuk memperkuat mekanisme pengawasan keamanan pangan.

Skandal keamanan pangan akibat senyawa karsinogenik benzopiren pada minyak produksi CUOC yang melebihi ambang batas memicu skandal keamanan pangan di Taiwan terus memanas. Merespons hal ini, politisi Kuomintang menggelar mogok makan di Ketagalan Boulevard sejak tanggal 19. Anggota legislator Partai KMT juga mengerahkan truk LED keliling Taipei. Mereka mendesak pemerintah yang dinilai lepas tangan, untuk segera revisi UU Keamanan Pangan.

Legislator KMT desak revisi UU Keamanan Pangan+mekanisme penarikan produk

Legislator KMT menilai pengawasan keamanan pangan saat ini masih lemah. Mereka menuntut perbaikan sistem hukum dengan membangun mekanisme pencegahan dari sumber produksi. Mereka mengusulkan penerapan prinsip “nol toleransi, nol kelengahan”. Fokus utamanya adalah membangun mekanisme pencegahan dari sumber, penarikan produk secara preventif, serta menjamin perlindungan kepada karyawan informan (whistleblower) yang melaporkan pelanggaran.

==Hsu Yu-chen // Anggota Legislatif Kuomintang (KMT)==
Wajib mencantumkan negara asal bahan baku
Tidak boleh hanya menuliskan “Buatan Taiwan”
Yang membuat konsumen sama sekali tidak mengetahui
Dari negara mana asal kedelai atau bahan minyak produk
(Upaya ini) untuk memblokir total celah pemalsuan asal usul produk

Denda maksimal pelaku pelanggaran NT$1 miliar, KMT targetkan RUU siap 24 Juli

Selain wajib mencantumkan asal bahan baku, KMT mengusulkan denda maksimal bagi perusahaan pelanggar dinaikkan dari NT$200 juta menjadi NT$1 miliar. Di sisi lain, Partai DPP menyerukan kerja sama lintas partai untuk merevisi UU guna menyempurnakan mekanisme pengawasan keamanan pangan.

==Fan Yun // Sekretaris Fraksi DPP di Yuan Legislatif==
Bagaimana cara menutupi bagian yang kurang dengan baik
Saya pikir itu adalah tugas yang memerlukan kerja sama antara kubu biru dan hijau
Untuk merevisi UU dengan baik di Yuan Legislatif

Legislator DPP serukan kerjasama lintas partai, hormati aksi demo Ketagalan Blvd.

Sekretaris Fraksi DPP, Fan Yun, mengimbau seluruh pihak bekerja sama menyempurnakan UU Keamanan Pangan. Menanggapi seruan aksi KMT kepada masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa di Ketagalan Boulevard pada tanggal 25 kelak, ia menegaskan bahwa Taiwan adalah negara demokratis yang menghormati kebebasan berpendapat.