Wujudkan keadilan, Taiwan-Filipina teken MoU perekrutan langsung pekerja migran

Krisis tenaga kerja akibat penurunan kelahiran, pemerintah cari solusi

Awak kapal di pelabuhan saat ini didominasi oleh ABK migran karena Taiwan menghadapi kekurangan tenaga kerja akibat penurunan angka kelahiran. Pemerintah pun gencar mencari solusi untuk memenuhi kekurangan tersebut. Hingga akhir tahun lalu, jumlah pekerja migran resmi di Taiwan telah melampaui 750.000 orang, 90% di antaranya berasal dari Indonesia, Vietnam dan Filipina.

==Jason Lee // Wakil Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya, Rerum Novarum Center==
Pekerjaan di laut diakui internasional sebagai pekerjaan berisiko tertinggi
Masyarakat Taiwan sendiri tidak bersedia bekerja di laut
Akibatnya, kebutuhan tenaga kerja di atas kapal diisi oleh pekerja migran

Teken MoU baru, Taiwan-Filipina perluas jenis pekerjaan dan pelatihan PMA

Pekerja migran kini menjadi pilar penting industri perikanan Taiwan. Untuk mewujudkan sistem perekrutan yang adil, Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan dan Filipina resmi memperbarui nota kesepahaman perekrutan langsung pada tanggal 5. Selain sektor manufaktur, kesepakatan ini memperluas cakupan sektor, dari tenaga pengasuh di lembaga keperawatan, awak kapal, pertanian dan peternakan hingga perhotelan, serta mencakup kerja sama pelatihan bahasa dan keterampilan kerja.

==Chen Li-yi // Lektor Departemen Ketenagakerjaan dan Sumber Daya, PCCU==
Awalnya sistem ini hanya ditujukan untuk mengatasi
Persoalan biaya yang dibebankan oleh perusahaan agen Taiwan
Yang mungkin dialihkan kepada pekerja migran
Tetapi sistem perekrutan langsung tidak mengatasi masalah yang muncul
Saat perusahaan agen Taiwan membantu mencarikan pekerja migran
Dan biaya yang timbul justru dialihkan kepada pemberi kerja

Perekrutan langsung menyimpan risiko dari isu konflik hingga substitusi pekerja

Namun, sistem ini belum menyelesaikan masalah lain, yaitu ketika terjadi perselisihan tenaga kerja, pemerintah sering kesulitan dalam penanganan secepat perusahaan agen, atau kekosongan selama masa transisi saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Pakar menyatakan hal ini menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan.