MOL terapkan sanksi pelanggaran upah minimum per 1 Januari 2027

Sanksi upah minimum beda di setiap daerah, MOL atur standar baru

Upah minimum di Taiwan telah naik selama 10 tahun berturut-turut, dan UU Upah Minimum mulai berlaku sejak 2024. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), sekitar 2,08 juta pekerja merasakan manfaat kenaikan tersebut pada 2025. Namun, inspeksi khusus tahun lalu menemukan perbedaan standar sanksi pelanggaran UU tersebut di berbagai daerah. MOL pun mengkaji revisi peraturan dan memperbarui pedoman umum sanksi atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan serta Upah Minimum.

==Lee Chien-hung // Wakil Menteri Ketenagakerjaan==
Secara umum saat ini sanksi biasa dimulai dari (denda) paling rendah
Jika kedapatan tidak memberikan upah minimum
Pada pemeriksaan pertama dendanya dimulai dari NT$20.000
Untuk perusahaan terbuka denda dimulai dari NT$50.000

Aturan baru MOL cakup perberat sanksi kumulatif terhadap perusahaan terdaftar

MOL menyampaikan, berdasarkan peraturan saat ini, majikan yang memberi upah di bawah ketentuan standar upah minimum dapat didenda NT$20.000-1 juta. Denda dapat dinaikkan 50% hingga maksimal NT$1,5 juta tergantung tingkat keparahan kasus. Kebijakan sanksi baru berlaku per 1 Januari tahun depan ini mencakup sanksi pelanggaran upah minimum yang dapat diakumulasi dari NT$50.000 bagi perusahaan terdaftar, korporasi， dan pusat layanan medis dengan modal di atas NT$100 juta.

Serikat pekerja curiga standar denda pemda+kawasan industri tidak konsisten

Serikat pekerja menggunakan contoh denda maksimum NT$1 juta dan menyampaikan, jumlah pelanggaran yang ditentukan pemda harus terakumulasi di atas enam kali, ada yang hingga 17 kali, bahkan di kawasan industri yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Perekonomian (MOEA), jumlahnya lebih banyak lagi. Mereka mendesak MOL untuk terus berdialog dengan pemda dan MOEA guna menetapkan standardisasi penjatuhan sanksi.