PMI berpredikat staf terampil dipaksa teken kontrak dengan upah NT$100/jam

Sekelompok PMI berkumpul untuk melakukan unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka rata-rata merupakan tenaga profesional terampil yang telah lulus ujian sertifikasi di Indonesia. Awalnya mereka menandatangani kontrak yang menjanjikan gaji NT$50.000/bulan, namun malah diubah menjadi upah NT$100/jam oleh pihak agen penyalur sesaat menjelang keberangkatan. Salah satu korban bernama Eko melontarkan kritik tajam dan mengungkapkan bahwa penghasilannya selama bekerja di Taiwan bahkan lebih rendah dibandingkan upah PMA kerah biru pada umumnya.

Status staf kontrak berbeda dengan PMA kerah biru, MOL gagal dalam uji verifikasi

Sebenarnya, kalangan PMI yang direkrut lewat sistem kontrak ini memiliki keterampilan teknis tingkat tinggi dan sertifikasi profesional. Berhubung masa kerja mereka ditentukan dalam kontrak, status mereka berbeda dengan PMA kerah biru (perawat migran, ABK migran dan PMA pabrik) pada umumnya. Kelompok hak asasi manusia mengecam MOL dan menilai, pihak kementerian mengabaikan tanggung jawabnya terkait uji tuntas dan verifikasi.

==Chen Rong-rou // Staf Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan (TIWA)==
Mereka (MOL) hanya meninjau kontrak perusahaan
Antara kedua pihak
Sama sekali tidak memeriksa kontrak kerja yang sebenarnya
Kami menilai bahwa
Ini merupakan pengabaian tugas yang sangat serius

Staf kontrak pada industri energi hijau+teknologi tinggi naik 340% dalam 1 dekade

Menurut statistik dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah staf kontrak yang direkrut oleh sektor industri energi hijau dan teknologi tinggi telah melonjak dari 1.750 orang pada 2016 menjadi sekitar 6.000 orang hingga Agustus tahun ini, dengan kenaikan sebesar hampir 340%.

==Cheng Zhi-yue // Profesor kehormatan Institut Pasca Sarjana Penelitian Ketenagakerjaan, NCU==
Transparansi informasi merupakan hal yang paling prinsip
Isu mengenai pekerja kerah putih yang diperlakukan sebagai pekerja kerah biru
Yang akhirnya berujung pada 
Masalah penipuan lowongan kerja
Saya rasa harus dikaji terlebih dahulu
Dari sudut pandang perusahaan di Taiwan

Pakar: Pemerintah minta pertanggungjawaban penuh, MOL: Luncurkan investigasi

Pakar menilai, pemerintah harus menuntut pertanggungjawaban hukum secara tegas. Sementara itu, MOL menegaskan, jika tuduhan tersebut terbukti benar, pihaknya akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.