Survei kebijakan PMA: 90% warga tak puas mekanisme penanganan saat ini

Kasus perawat migran yang hamil tak lama setiba di Taiwan picu kontroversi

Survei terbaru yang dirilis asosiasi majikan (IAFED) tanggal 15 menunjukkan, 90% masyarakat tidak puas dengan kebijakan pemerintah terkait PMA saat ini, mencakup pemungutan biaya stabilisasi ketenagakerjaan dan masalah PMA kaburan, terutama pasca munculnya kasus perawat migran yang direkrut ditemukan hamil tak lama setiba di Taiwan.

==Heidi Chang // Ketua Asosiasi Internasional Majikan dan Keluarga Penyandang Disabilitas (IAFED)==
Emangnya keluarga ini bisa tidak menyetujui untuk mengakhiri kontrak
Pasti setuju dong, karena alasan kami adalah
Ia sudah tidak sesuai untuk mengemban tugas ini
Dan ia harus meninggalkan pekerjaannya saat ini
Tapi masalahnya, (dampak) terhadap ibu yang menderita stroke
Atau kalangan diabilitas yang menggunakan kursi roda
Serta bagi kami yang membutuhkan perawatan, ini tidak adil sama sekali
Karena bukan kami yang menyebabkan ia hamil

Majikan diwajibkan tanggung keluarga PMA hamil? MOL nyatakan klarifikasi

Pihak asosiasi menyatakan secara eksplisit, PMA yang hamil menimbulkan kecemasan mendalam bagi keluarga yang sangat membutuhkan perawatan, apalagi harus menghadapi masa vakum sebelum penggantinya tiba. Menanggapi rumor daring yang mewajibkan majikan untuk menanggung beban keluarga PMA yang hamil, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) secara khusus menyampaikan klarifikasi terkait.

==Lee Chien-hung // Wakil Menteri Ketenagakerjaan==
Ini merupakan kekeliruan yang sangat kentara
PMA yang seandainya hamil
Tidak bisa langsung dipecat
Tapi, PMA dan majikan bisa melakukan negosiasi bersama
Untuk membahas kemungkinan mengakhiri kontrak kerja secara baik-baik

Majikan berhak putuskan kontrak kerja bila PMA tak sanggup mengemban tugasnya

MOL menegaskan, jika perawat migran tidak sanggup mengemban tugasnya, lewat kesepakatan kedua pihak, majikan berhak mengakhiri kontrak kerja, mentransfer, atau memulangkan PMA. Sambil menunggu, majikan dapat memanfaatkan sumber daya layanan perawatan jangka panjang (PJP). Namun, asosiasi majikan mengimbau pemerintah untuk memerhatikan kebutuhan aktual keluarga yang bergantung pada layanan PJP dan melakukan reformasi terhadap kebijakan biaya stabilisasi ketenagakerjaan.