Gejolak kancah politik di Indonesia, desakan pemakzulan wakil presiden memanas

發布時間: 更新時間:
Pada 10 November 2026, gelombang demonstrasi dan unjuk rasa terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti di depan Gedung DPR RI di Jakarta yang menyuarakan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Terseret kontroversi kualifikasi pencalonan, wapres RI ajukan pengunduran diri

Sambil menyerukan slogan lantang, sekelompok demonstran berkumpul di luar gedung DPR untuk menyerukan aksi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul laporan bahwa Gibran telah menyatakan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik keabsahan syarat pendidikan setara SMA saat ia mencalonkan dirinya dalam pemilu pilpres pada Februari 2024.

Warga gelar aksi demonstrasi, tuntut pembekuan naik pajak+cabut program MBG

Mahasiswa membentangkan spanduk dan berorasi di depan gedung DPR, menuntut agar Gibran mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Selain mendesak agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, massa juga menyampaikan penolakan terhadap kenaikan pajak, dan menuntut upaya penyelamatan lingkungan, evaluasi alokasi anggaran negara, perbaikan lowongan pekerjaan di tengah melesunya iklim perekonomian, dan eliminasi program makan bergizi gratis (MBG) yang diprakarsai oleh Prabowo.

Ijazah wapres Gibran dipersoalkan, dituding tak penuhi syarat pencalonan

Polemik ijazah Gibran kembali memasuki ranah hukum setelah keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada pilpres 2024 kembali dipersoalkan, terutama mengenai riwayat pendidikan di luar negeri yang dinilai tidak kompatibel dengan syarat pendidikan minimal setara SMA atau sederajat untuk pencalonan diri.

Sempat bantu kemenangan presiden, dinamika politik Indonesia berpotensi berubah

Sebagai putra dari mantan Presiden Joko Widodo yang sempat menjabat presiden RI selama dua periode, Gibran membantu Prabowo memenangkan pemilu pilpres 2024 dengan perolehan suara sebanyak 60%. Kini, mencuatnya isu keabsahan kualifikasinya kembali memperkeruh dinamika pergolakan politik di Indonesia.
 

本網站使用 Cookie 技術提升體驗,詳見服務條款。繼續瀏覽即代表同意上述規範。