Ormas gugat kelalaian pemerintah dalam menangani masalah asap kabut karlahut

Musibah karlahut tak kunjung reda, ribuan warga Sumatra kehilangan tempat tinggal

Asap menggepul dari pepohonan yang hangus terbakar. Selama beberapa minggu terakhir, kondisi karlahut (kebakaran lahan dan hutan) di Indonesia tak menunjukkan tanda-tanda mereda, melahap lebih dari 900.000 hektare hutan dan menghancurkan lebih dari 300 perumahan di Pulau Sumatra, hampir 1.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kabut asap menyebar ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara, mengakibatkan polusi udara parah.

Abaikan tanda-tanda peringatan, pemerintah digugat sejumlah ormas sipil

Sejumlah ormas sipil mengajukan gugatan terhadap 26 pejabat pemerintah, termasuk Presiden Prabowo karena mengabaikan tanda-tanda peringatan, yang akhirnya menimbulkan masalah kesehatan masyarakat.

Ormas: Pemerintah tak mengambil langkah antisipatif dalam memerangi karlahut

Ormas sipil menyatakan, pemerintah telah menerima peringatan sejak beberapa bulan lalu, namun tidak menyiapkan peralatan pemadam kebakaran maupun mengerahkan satgas menjelang musim kemarau, selaku periode yang rentan terhadap timbulnya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, pemerintah juga tidak mengeluarkan status darurat pasca karlahut, sehingga area terdampak tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memadamkan api. Pemerintah merespons bahwa mereka telah mengambil protokol penanganan masalah yang diungkit oleh pihak ormas.

Intensifikasi fenomena El Niño picu bencana karlahut dan kabut asap parah

Pakar menjelaskan, intensifikasi fenomena El Niño tahun ini berpotensi memicu bencana parah, seperti kebakaran hutan dan kabut asap. Situasi ini diperkirakan akan mencapai kulminasi sekitar bulan Desember dan baru akan berangsur mereda pada musim semi tahun depan.