Krisis PMA sangat parah, India berpeluang jadi negara sumber PMA baru

Apa kabar para pemirsa, saya Tony Thamsir, Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 29 September. PMA yang kini dipekerjakan di Taiwan, mayoritas berasal dari Indonesia, Vietnam, Filipina dan Thailand. Namun karena krisis pekerja yang semakin parah, pemerintah tengah berupaya, memperluas negara pemasok pekerja migran, dimana kini diberitakan, India berkemungkinan menjadi negara baru, pemasok pekerja migran ke Taiwan.

Taiwan-India berpeluang tandatangan MoU, Yuan Eksekutif: Segera diumumkan

Banyak industri di Taiwan, baik itu rumah tangga, pertanian dan perikanan, industri jasa atau manufaktur dan konstruksi, yang menghadapi krisis pekerja parah. Kini selain Indonesia, Vietnam, Filipina dan Thailand, pemerintah berencana merekrut PMA India. Saat bertemu dengan PM Chen Chien-jen, Ketua Asosiasi India Taipei, Manharsinh Laxmanbhai Yadav mengungkapkan bahwa kedua belah pihak saat ini sedang merundingkan MoU bidang pekerja migran dan pengobatan tradisional.

MoU ditandatangani pada Oktober untuk mendatangkan PMA dari timur laut India

Menurut pengungkapan media India, Taiwan dan India diperkirakan akan menandatangani MoU pada bulan Oktober, yang umumnya akan memperkenalkan pekerja dari kawasan timur laut India yang memiliki budaya dan pola makan serupa dengan Taiwan.

Populasi India terbesar di dunia, total pekerja produktifnya capai 1,1 miliar jiwa

Menurut data populasi terbaru yang dirilis PBB, India secara resmi telah melampaui jumlah penduduk Tiongkok yang berjumlah 1,425 miliar jiwa dengan 1,428 miliar jiwa, populasi pekerja produktifnya mencapai 1,1 miliar jiwa. Angkatan kerja cukup melimpah. Pada akhir Agustus tahun ini, PMA sektor industri dan kesejahteraan sosial di Taiwan berjumlah 745.696 orang, dimana proporsi Indonesia adalah yang terbanyak dengan 264.391 orang, disusul oleh Vietnam, Filipina dan Thailand.

TIWA: Upah layak untuk bobot kerja setara, PMA bukan buruh murahan

Namun, Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan (TIWA) menilai, kewarganegaraan bukanlah kunci utama, melainkan upah layak untuk bobot kerja setara harus dicapai, bukan malah memperlakukan semua PMA sebagai buruh murahan.

==Wu Jing-ru // Peneliti TIWA==
Setelah masuk, tidak ada upah layak untuk bobot pekerjaan setara
Misalnya majikan PMA tidak menyisihkan 6% dana pensiun
Maka akan terkesan habis pakai langsung dibuang
Yang kedua, tidak boleh bebas mengganti majikan
Yang membuat setiap PMA terkekang dalam lokasi kerjanya
Hal ini sama seperti kondisi rentan pada aspek perdagangan manusia

MOL: Rincian tengah dibahas, akan diumumkan setelah rampung

Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menyatakan, terkait rincian perekrutan PMA, kedua belah pihak masih memiliki prosedur yang harus dilalui dan belum akan dikonfirmasi hingga prosedur tersebut selesai.