DPP: Bahas Ubah UU Pemberitahuan Pra-Mogok Kerja

DPP: Bahas Ubah UU Pemberitahuan Pra-Mogok Kerja
 
     Aksi mogok kerja pilot China Airlines terus berlangsung. Pembatalan penerbangan mengundang ketidakpuasan penumpang dan agen perjalanan. Legislator DPP menunjukkan peraturan mogok kerja pada transportasi umum di Eropa dan Amerika Serikat, harus menjaga hak penumpang dengan pemberitahuan terlebih dahulu. DPP akan mempertimbangkan perubahan undang-undang waktu pengumuman aksi mogok pada pertemuan Legislatif Yuan. 
     Legislator DPP, Lee Chun-yi menunjukkan bahwa negara lain juga memiliki peraturan, di mana harus pada 7 hari atau 14 hari, atau bahkan 21 hari sebelumnya memberikan pengumuman. Bagian ini akan menjadi fokus pembahasan masalah setelah pertemuan Legislatif Yuan dibuka.
 
KMT: Pengumuman aksi mogok kerja rugikan Serikat Pekerja
 
      Tanggal sembilan, legislator NPP, Hsu Yung-ming, melalui Facebook menyampaikan, pada aksi pemogokan pekerja kereta bawah tanah di London dua tahun silam, selain pemberitahuan sebelumnya, pemkot London juga mengumumkan jadwal, shift kereta dan stasiun yang terkendala. Hsu juga mendukung perubahan undang-undang pengumuman pra-mogok kerja untuk menjaga hak penumpang. Namun legislator KMT beranggapan telah ada tiga ambang batasan mogok kerja dalam undang-undang Taiwan. Pemberitahuan sebelumnya akan merugikan pihak Serikat Pekerja.
     Legislator KMT, Chen Yi-ming mengemukakan bahwa insiden mogok telah dimulai Agustus tahun lalu, dan ini sudah merupakan sejenis pemberitahuan sebelumnya. Dalam proses ini, pada dasarnya pengusaha dan karyawan telah mendapat informasi dan membuat persiapan terlebih dahulu.
1549950160b.jpg
KMT: Perubahan UU pengumuman hanya mengalihkan fokus
 
     Menurut KMT, sugesti perubahan undang-undang pada saat ini merupakan pengalihan fokus. Hal yang paling mendesak saat ini adalah Kementerian Komunikasi dan Transportasi (MOTC) dan China Airlines harus menyelesaikan masalah sesegera mungkin.
 
Editor: Shantina